Toleransi 5 % Hasil Ujian Nasional untuk Masuk Perguruan Tinggi

Persoalan mengenai kebocoran Ujian Nasional rasanya tidak akan pernah berhenti, walaupun di sisi lain kita perlu optimis bahwa semua persoalan Ujian Nasional akan mampu diselesaikan. Kini, memang Ujian Nasional tidak dijadikan sebagai standar kelulusan siswa, sebab hal itu dikembalikan kepada sekolahnya masing-masing.

            Menyoal perihal tersebut, siswa kini tidak terlalu stress dengan adanya Ujian Nasional walaupun nilai besar tetap menjadi incaran siswa. Namun yang terpenting sekarang bukan sekadar 100 % lulus, namun 100 % jujur. Betapa indahnya slogan tersebut, dan jauh betapa indahnya pula jika semua itu terjadi di lapangan.

            Persoalan Ujian Nasional yang tidak mementukan kelulusan seakan memberikan angin segar kepada siswa sehingga tidak terlalu tertekan. Namun perlu diingat bahwa nilai UN ternyata menjadi pertimangan yang cukup dominan ketika siswa tersebut meneruskan ke perguruan tinggi.

            Hal senada yang dibicarakan antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Muhamad Nasir terkait dengan penggunaan UN sebagai pertimbangan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

            Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Muhamad Nasir sebelumnya mengatakan akan mentoleri kecurangan Ujian Nasional sebesar 5 %. Jikalah nanti hasil analisis menunjukan kecurangan yang terjadi lebih dari 5%, UN bisa tidak digunakan sebagai pertimbangan untuk diterima di Perguruan Tinggi Negeri.

            Menanggapi hal tersebut Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kemendikbud, Nizam mengatakan soal UN sudah dirancang dengan banyak paket sehingga soal Ujian Nasional antara satu prvinsi dengan provinsi lain akan berbeda, termasuk provinsi yang bertetangga sekalipun.

            Untuk menindaklanjuti dan mencegah kembali bocornya soal dan kuncijawaban Ujian Nasional, Kemendikbud menyuruh kepada setiap Dinas Pendidikan di seluruh Indonesia didorong untuk mengusut semua kecurangan yang terjadi pada sekala local. Diharapkan dengan langkah seperti itu mampu membuat jera setiap pelaku, dan pendidikan di Indonesia akan semakin baik.